Connect with us

Uncategorized

Konsolidasi, Jurus Pamungkas Sehatkan Industri Telekomunikasi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah menilai jumIah operator telekomunikasi Tanah Air saat ini masih terlalu banyak. Saat ini ada enam pemain seluler, yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Dengan banyaknya jumlah operator tersebut, tidak semuanya bisa mendapatkan jatah frekuensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Akibatnya, konsumen tak menikmati pelayanan yang maksimal, ditambah sengitnya persaingan yang tidak sehat.

Dampaknya kembali ke operator sendiri. Di mana industri telekomunikasi di indonesia pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini menjadi mengemuka kembali konsolidasi operator seluler yang sudah menjadi wacana sejak tahun 2015.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rudiantara mengatakan, kondisi industri telekomunikasi di Indonesia belum ideal karena terlalu banyak pemain. Sehingga terus mendorong adanya konsolidasi yang bisa menjadi salah satu faktor yang mampu membuat industri telekomunikasi menjadi Iebih sehat dan bergairah.

“Sejak awal pemerintahan mendorong operator telekomunikasi berkonsolidasi karena membutuhkan skala ekonomi yang lebih besar. Karena dengan economic of scale yang meningkat, perusahaan telekomunikasi memiliki bargaining power,” ujar Menteri dalam sambutannya di talkshow dan seminar Technology Forum di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Rudiantara juga mengungkapkan, konsolidasi perlu dilangsungkan dengan tujuan agar industri telekomunikasi akan menjadi efisien. Dan hal itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antar operator telekomunikasi. Konsolidasi itu corporate action sehingga pemegang saham yang menentukan tapi pemerintah yang memfasilitasi.

Sementara itu, Ismail, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) menyebutkan ada tiga hal penting terkait usaha konsolidasi tersebut, yakni:

Pertama, konsolidasi untuk membuat sehat industri agar sustainability dari pembangunan infrastruktur ini terus berjalan.

Kedua, soal frekuensi. lni resource esensial yang sangat penting bagi kelanjutan dari merger itu, bagaimana policy dan regulasinya.

Ketiga, isu soal pelanggan. Dengan adanya merger ini, pelanggan akan diuntungkan karena akan terjadi sebuah perusahaan yang sehat dalam memberikan Iayanan kepada publik.

“Walau demikian, pemerintah tetap mengembalikan hal tersebut ke operator atau induk perusahaannya. Karena konsolidasi itu adalah isunya owner, para shareholder inilah yang akan menentukan ingin konsolidasi atau tidak,” jelas Ismail. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Di Gedung Koni, PB PTMSI Pimpinan Peter Resmi Di Lantik

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – KONI Pusat Tono Suratman melantik pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) masa bakti 2019-2022 dengan Ketua Umum Ir. Peter Layardi Lay, di Gedung KONI Pusat, Jakarta Pada hari Jumat 24 Mei 2019.

Usai dilantik, Peter selaku ketua PTMSI menyampaikan harapannya, supaya teman-teman pengurus bekerja cepat dan mewujudkan keinginan koni pusat. Karna tenis meja ini mendapat perhatian lebih dari ketum koni pusat.

“Jadi kami tidak ingin nengecewakan beliau dan kami akan bekerja keras mewujudkan prestasi yg lebih baik,” ujarnya.

Oleh karna itu, pasca pelantikan ini, kami akan melakukan rapat pleno menentukan langkah program kerja kedepan.

“Pertama yang kami lakukan adalah konsolidasi organisasi, kedua membuat program pembinaan yang terkait seperti membuat liga prifesional untuk menampung adik-adik kita yang sudah senior supaya tetap bisa berprestasi,” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

IKB- UI: Hentikan Tindakan Represif/Brutal – Aparat Keamanan.

Published

on

By


JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan adanya aksi damai massa yang sudah dimulai sejak Selasa, 21 Mei 2019, sehingga mengakibatkan benturan dengan aparat keamanan terutama dengan pihak Kepolisian (Polri). Akibatnya, telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka pada masyarat sipil, maka pada hari ini, Rabu 22 Mei 2019, kami Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB- UI) menyampaikan pernyataan seperti berikut :

  1. Mendesak kepada pimpinan DPR RI untuk segera bersikap pro aktif dengan membentuk Tim Pencari fakta guna investigasi, mengusut tuntas para pihak yang terlibat atas tewas dan timbulnya ratusan korban dari masyarakat sipil ;
  2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk me gambil langkah-langkah hukum normatif dan tegas dan kepada Kapolri dan Menkopolhukam yang telah membiarkan tindakan aparat yang represif & anarkis terhadap massa pengunjuk rasa, dengan menerapan gaya militeristik, brutal dengan melanggar asas demokrasi dan perlindungan HAM ;
  3. sebagaimana Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, pihak Polri seharusnya kebih mengedepankan cara-cara humanis dan tidak represif. Faktanya Polri terindikasi telah melakukan tindakan diluar batas kewajaran, over akting, dan diluar prosedur dalam penanggulangan aksi massa.
  4. Bahwa kami juga mencurigai adanya proses pelaksanaan Pemilu terutama Pilres 2019 ini yang berjalan secara tidak Jurdil, karena tidak netralnya aparat negara/birokrat dan pemanfaatan fasilitas negara oleh Petahana ;
  5. Kepada lembaga negara terkait ; DPR RI, Komnas HAM, dan Ombudsman agar segera membentuk Tim Investigasi atas banyaknya korban meninggal para pengunjukrasa, dan bisa juga untuk dibawa ke lembaga HAM Internasional.

Kami himbau di era demokrasi ini, terutama kepada aparat keamanan agar menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan atau represif, yang justru bukan solusi tapi bisa menciptakan kekisruhan dan tidak adanya kepastian hukum masyarakat, “Tutup” Koord. Advokasi Hukum IKB-UI Adv. Djudju Purwantoro. (Ary)

Continue Reading

Uncategorized

Gelar Diskusi, PTAI Se-Indonesia Tegaskan Komitmen Kebangsaan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Forkom BEM/DEMA PTAI SE- Indonesia melaksanakan Diskusi Kebangsaan Dengan tema Menegaskan Komitmen Kebangsaan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Pasca Pemilu 2019.

Kegiatan ini dilandasi dengan fenomena yang terjadi Pra dan Pasca Pemilu 2019. Banyak perubahan yang terjadi di kalangan elit dan masyarakat. Perubahan ini membawa dampak negative bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Nica Ranu Andika Presnas Forkom BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia dalam sambutannya menyampaikan, Perhelatan politik di Tahun 2019 ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian terdengar dan tersebar dikalangan masyarakat, rasa benci dan perbedaan aspirasi yang kerap dibuat begitu meruncing, sehingga persatuan Indonesia pun terkoyak,” ucapnya, di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Sementara dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Letnan Jendral (Purn) TNI. Drs. M. Munir ketua Dewan Analis strategi BIN yang merupakan mantan Sesjen Wantannas mengatakan, bahwa saat ini penegak hukum sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas.

“Kita berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dengan mengikuti prosedural hukum yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum,” Tegasnya.

Selanjutnya, Agus Suherman Tanjung Presnas FORKOM BEM/DEMA PTAI Wilayah Sumsel yang juga hadir dalam kegiatan tersebut dalam sambutannya mengungkapkan “Kita semua berharap yang terbaik bagi Bangsa Negara Indonesia. Pesan Gus Dur kepada kita semua Bahwa tidak yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, kita menginginkan pemimpin yang terbaik tanpa harus ada pertikaian.”

Usai gelar diskusi, peserta yang hadir di sesi akhir menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

  1. Mengimbau kepada para elit politik untuk segera melakukan Rekonsiliasi demi menjaga kerukunan dan persatuan bangsa
  2. Meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi pada narasi-narasi yang cenderung memecah belah persatuan dan Kesatuan
  3. Mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu 2019 untuk dapat menyikapi hasil pemilu dengan bijak dan sesuai dengan prosedur yang ada.
  4. Mendorong semua permasalahan dan perselisihan pemilu diselesaikan secara hukum dan konstitusional.
  5. Meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusifitas Indonesia, menuju kedewasaan dalam berdemokrasi.
  6. Menolak gerakan adu domba rakyat, karena akan memecah belah persatuan bangsa dan
  7. Menghimbau kepada seluruh Mahasiswa untuk mendoakan keselamatan Bangsa. (Ary)
Continue Reading

Trending